Widget HTML Atas

Fungsi dan Tugas Pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

fungsi dan tugas pokok bpd

Badan Permusyawaratan Desa atau sering disingkat BPD merupakan lembaga yang anggotanya berasal dari wakil masing-masing wilayah penduduk desa berdasarkan keterwakilan dan di tetapkan secara demokratis melalui pemilihan tingkat desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, yang pengisiannya dilakukan pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji saat pelantikan.

Tugas BPD yang pada umumnya adalah menyerap aspirasi dari masyarakat kemudian dikelola bersama pemerintahan desa. Tapi tahukah kamu bahwa terdapat tugas lain yang wajib dilaksanakan oleh BPD. 

Apakah kamu merupakan anggota BPD atau sedang akan mencalonkan diri sebagai anggota BPD? Sebaiknya simak terlebih dahulu apa fungsi dan tugas pokok dari Badan Permusyawaratan Desa. Yuk simak uraian dibawah ini.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Secara konsepsi BPD menjalankan fungsi penyeimbang (Check and Balances) demokarasi perwakilan, demokrasi permusyawaratan dan demokrasi partisipatoris melalui penjaringan aspirasi masyarakat, penyelenggara musyawarah desa dan pengawasan.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa BPD merupakan lembaga yang memiliki 2 (dua) mitra yaitu dengan masyarakat dan pemerintahan desa. Memutuskan suatu permasalahan yang ada di desa dengan cara musyawarah.

Selain itu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa

1. Menggali, Menampung, Mengelola dan Menyalurkan Aspirasi 

BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat langsung kepada kelembagaan desa dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan dan kelompok marjinal.

BPD menampung aspirasi masyarakat di secretariat BPD dimana aspirasi masyarakat di administrasikan dan di sampaikan dalam musyawarah BPD. 

BPD mengelola aspirasi masyarakat dengan merumuskan aspirasi berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan maupun tulisan. 

2. BPD Melaksanakan Musyawarah BPD, Desa dan Pemilihan Kepala Desa

BPD melaksanakan musyawarah BPD dalam rangka menghasilkan keputusan BPD. Adapun mekanisme penyelenggaraan musyawarah BPD adalah sebagai berikut:

  • Musyawarah BPD dipimpin oleh ketua BPD
  • Musyawarah dikatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota dari jumlah keseluruhan anggota BPD
  • Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai kata mufakat
  • Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara
  • Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1 / 2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir
  • Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD

BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. 

3. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa serentak dan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu. Pembentukan panitia ditetapkan dengan keputusan BPD yang terdiri dari perangkat desa dan unsur masyarakat. Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan. 

4. Membahas dan Menyepakati Raperdes

BPD dan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (Raperdes) yang diajukan oleh BPD atau kepala desa.

5. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa  

BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, pengawasan dilakukan melalui perencanaan kegiatan kepala desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa

6. Melakukan Evaluasi

BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa (LKPPD) yang merupakan evaluasi atas kinerja kepala desa selama 1 (satu) tahun anggaran.

7. Menciptakan Hubungan yang Harmonis

BPD harus mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemerintah desa maupun masyarakat.

 

Nah itu tadi beberapa uraian mengenai fungsi dan tugas pokok dari BPD, semoga penjelasan di atas dapat menambah wawasan dan pengetahuan kamu mengenai Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.


Tidak ada komentar untuk "Fungsi dan Tugas Pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD)"